INDONESIA

 

 

 

 

 

INDONESIA

 

Population: 255,461,700 (2015)

Area: 1,904,569 km2

 

This website was created by the Comintern (SH) on occasion of the 95th anniversary of the foundation of the Communist Party of Indonesia

May 23, 1920 - May 23, 2015

 

2016

 

 

LANGKAT.

 

19 November 2016

Konflik Agraria SPI Langkat : Polisi Gusur Lahan Petani Demi Perusahaan Luar Negeri

 

 

 

Zulkifli, petani SPI Mekar Jaya yang mengalami penganiayaan oleh polisi

 

 

1.500 polisi dan TNI turun menggusur lahan petani SPI di Desa Mekar Jaya, Wampu, Langkat, Sumatera Utara, demi perusahaan asing

 

 

Alat berat diturunkan untuk meratakan lahan pertanian dan pemukiman petani SPI

 

 

Kekerasan terhadap petani masih berlanjut. Lahan petani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) di Desa Mekar Jaya Kec. Wampu Kab. Langkat digusur pihak Kepolisian Resor Langkat dan TNI dari LINUD Raider dengan mengerahkan 1500 personel. Adapun penggusuran lahan milik petani dilakukan dengan menggunakan puluhan alat berat pada Jum’at (18/11/2016). Akibat penggusuran tersebut beberapa petani mengalami luka berat dan ringan.

Suriono, Ketua Badan Pengurus Cabang (BPC) SPI Kabupaten Langkat menjelaskan, sudah berulang kali pihak kepolisian hendak melakukan penggusuran tapi tidak terjadi karena pihak SPI Langkat berhasil menjelaskan duduk perkara atas konflik tanah ini.

“Sebelum melakukan penggusuran, kita sudah sampaikan kepada pihak Kepolisian agar masalah ini dibawa ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Langkat untuk meminta kejelasan langkah penyelesaian, tapi mereka malah tidak mau,” kata Suriono yang dihubungi via telepon selulernya siang tadi (19/11/2016).

Suriono melanjutkan, pihaknya kemudian meminta agar semua personel kepolisian meninggalkan lahan karena menyebabkan petani dan warga setempat ketakutan.

“Namun alih-alih pergi, tanpa mempertimbangkan penjelasan yang kita sampaikan pihak Kepolisian yang dipimpin oleh Kabag OPS Polres Langkat tetap melakukan penggusuran dan meratakan lahan pertanian dan perumahan petani,” ungkapnya.

“Tidak hanya itu, personel polisi mengejar petani sampai kampung dan satu orang petani anggota SPI Basis Desa Mekar Jaya atas nama Sadikun ditangkap oleh Polisi,” lanjutnya.

Suriono menceritakan, upaya penggusuran memang sempat dihalang-halangi oleh petani tapi pihak kepolisian tidak memperdulikan malah melakukan kekerasan dan pengusiran petani dengan memukul dan menendang. Akibatnya beberapa anggota petani termasuk anak kecil menjadi korban. Adapun petani yang menjadi korban yaitu, Sadikun yang mengalami penangkapan dan luka lebam di wajah, Zulkifli mengalami pecah kepala dan lebam di wajah (dirawat di Rumah Sakit), Boimen mengalami pemukulan (dirawat di Rumah Sakit), Legiman mengalami pemukulan, Sari mengalami pemukulan, Boiran mengalami pemukulan, Adi mengalami pemukulan, Kakek Saleh mengalami pemukulan, Nenek Siti Hawa mengalami pemukulan, Rohani mengalami pemukulan, Midi mengalami pemukulan, Siti (anak kecil) mengalami pemukulan, Udin mengalami pemukulan.

Sampai siang ini pihak kepolisian masih melakukan penggusuran lahan dengan menggunakan alat berat.

“Kami dikepung, tidak bisa keluar dari desa, orang luar juga tidak diizinkan masuk,” sambung Suriono.

 

Terkait masalah ini, Zubaidah (Ketua DPW SPI Sumut) mengutuk keras atas tindakan kepolisian yang melakukan kekerasan kepada petani anggota SPI Desa Mekar Jaya, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat.

“Tidak ada alasan apapun bagi kepolisian melakukan tindak kekerasan kepada petani. Banyak jalan yang bisa dilakukan untuk mendorong penyelesaian konflik pertanahan, bukan dengan melakukan penggusuran lahan apalagi melakukan kekerasan. Acapkali dengan situasi seperti ini petani selalu yang menjadi korban dan pelakunya masih saja oknum kepolisian,” tegas Zubaidah.

Zubaidah memaparkan, konflik pertanahan yang muncul di Langkat ini salah satu pemicunya adalah semakin gencar ekspansi perusahaan perkebunan luar negeri.

“Kasus anggota kita di Mekar Jaya dahulunya berkonflik dengan PTPN II Kebun Gohor Lama sejak tahun 1998. Setelah masuknya PT Langkat Nusantara Kepong dari Malaysia dan mengambil alih operasional PTPN II Kebun Gohor Lama segala upaya dilakukan perusahaan untuk menggusur petani dari lahan dan ini semakin intens,” papar Zubaidah.

“Konflik ini melibatkan lahan seluas 554 hektar yang diserobot oleh PTPN II Kebun Gohor Lama,” katanya lagi.

“Yang semakin membuat miris, kepolisian kita lebih memihak kepada perusahaan asing, bukan rakyatnya sendiri yang jelas-jelas tidak salah dan punya dasar hukum yang jelas. Bayangkan saja, satu desa dikepung 1.500 polisi dan tentara,” tegasnya.

 

Untuk itu Zubaidah menekankan agar Plt Gubernur Sumatera Utara T. Erry Nuradi dan Kapoldasu segera turun tangan menyelesaikan konflik agraria ini.

“Gubernur harus menyusun langkah penyelesaian agar konflik pertanahan tidak lagi memakan korban. Ini dapat dimulai dengan mencabut izin perkebunan PT Langkat Nusantara Kepong. Selanjutnya kepada Kapoldasu agar menindak  anggotanya yang melakukan kekerasan fisik terhadap petani di Mekar Jaya Langkat terutama petani yang sedang mengalami konflik tanah,” tambahnya.

“Reforma agraria mutlak dilaksanakan, agar konflik-konflik seperti ini yang selalu saja menyengsarakan petani kecil tak terulang lagi,” tutup Zubaidah.

 

 

https://viacampesina.org/en/index.php/main-issues-mainmenu-27/human-rights-mainmenu-40/peasants-right-resources/2188-over-1500-police-personnel-unleash-brutal-

 

Watch the video of the attack:  https://www.youtube.com/watch?v=W27NFI53IXs&feature=youtu.be&t=1m16s

 

Image result for Zubaidah  SPI Sumatera

10 000

 

 

 

2015

 

 

Comintern (SH)

Programmatic Declaration

on

the question of migrants and refugees


- and its world-revolutionary solution -

 

Rohingya Refugees

 

 

 

We take the opportunity of this great historical day, to call on all Indonesian communists for the foundation of the new Indonesian Section of the Comintern (SH) on the ideological basis of Stalinism-Hoxhaism - namely exactly 50 years after the dissolution of the CP Indonesia in 1965.

 

Founded in 1920

The CP of Indonesia is the oldest in the Far East.

 

 

 

 

The CP of Indonesia was the first Asian communist party to become a Section of the Communist International.

It was the third largest Communist Party in the world.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipa Nusantara Aidit [leader of the PKI]

on the 5th Congress of the German social-fascist party

(on the right: the social-fascist leader Ulbricht)

 

* * *

 

 

 

* * *

 

 

Marxist Henk-Sneevliet

(Dutch social democrat - founder of the SDP of Indonesia,

who fought against Dutch colonialism in Indonesia)

Dutch colonialism in Indonesia

 

Indonesië los van Holland - Nu!

1933

 

Redt leven en vrijheid der muiters der ‘Zeven Provinciën’!

Geen volk kan vrij zijn, dat andere volken onderdrukt

Voor gemeenschappelijke strijd met de Indonesische werkende massa’s!

Laat hun stem in het Parlement der Hollandse Imperialisten weerklinken.

Muiterij aan boord der ‘Zeven Provinciën’! Die tijding bracht heel de arbeidersklasse zondag 5 februari in beweging. De Indonesische en Hollandse marineschepelingen hebben uit protest tegen de doorvoering van de loonsverlaging, het schip veroverd, de officieren gevangen genomen en zee gekozen. De muiterij van De Zeven Provinciën gingen daarmee aan de spits van het gehele marinepersoneel.

De strijd tegen de loonsverlaging

In het eind van december demonstreerden de Europese marinemannen, honderden vergaderden, zongen de Internationale, demonstreerden in Soerabaja en andere plaatsen.

Reeds was besloten gezamenlijk met de Inlandse matrozen te demonstreren, de bond van blanke en bruine uitgebuitenen in de daad om te zaten, toen het dubbelzinnige telegram van Ruys op 31 december kwam, dat naar het scheen opheffing van de loonsverlaging bracht. De gezamenlijke demonstraties werden afgeschaft, zij waren “overbodig”, zoals ‘Het Volk’ schreef.

Wat bleek echter? De naderende berichten van de honger-regering Buys – die de Hollandse arbeiders met loonsverlaging, werklozen met steunvermindering en indirecte belastingen uitplundert - brachten de tijding dat de loonsverlaging niet tot 10 procent werd teruggebracht, maar op 14 procent gehandhaafd bleef. En het Inlandse personeel hield 17 procent loonsverlaging.

Daarop volgde de grote verontwaardiging van de matrozen, nieuwe demonstraties volgden. Troepen werden te hulp geroepen en gereed gehouden. Het heeft niet geholpen!

Indonesische schepelingen gearresteerd

Onmiddellijk na het bekend worden van de opstand aan boord van De Zeven Provinciën, liet de koloniale regering aan boord van de Evertsen, Piet Hein en de Java, de Inlandse bemanning gevangen nemen. De schepen, die evenals de hele vloot op oefening waren uitgestuurd om het verzet in de havens te breken, moesten naar Soerabaja terug. Daar werden de inlanders, 428 in getal, geïnterneerd en werden de schepen van blanke bemanning voorzien om tegen De Zeven Provinciën op te stomen! In Batavia werden ook drie blanke schepelingen, verdacht van de organisatie van het verzet, zwaar geboeid van boord gebracht. Dit alles toont wel hoe groot het verzet in Indonesië tegen de onderdrukking door de uitbuiters is.

Het verzet van de marineschepelingen was een onderdeel van het verzet van de Indonesische volksmassa’s tegen de steeds groter wordende crisisellende in Indonesië.

De crisis in de koloniën

De kapitalistische wereldcrisis is in de koloniale, zoveel sterker uitgebuite, landen tot een verschrikkelijke catastrofe geworden. De werkloosheid is enorm, de werklozen worden zonder enige hulp naar de massa’s teruggestuurd; er is voedselnood en geldnood, armoede, honger en ellende.

In de Volksraad, het officiële regeringsinstituut, werd meegedeeld dat het koloniale bewind - politiek gezien - heden op een vulkaan staat.

In deze toestand, terwijl de miljoenen der werkende massa’s in de grootste crisisellende leven, voert de Hollandse bourgeoisie in Indonesië, om haar winsten veilig te stellen, een ongehoorde bezuinigingspolitiek door, die met alle mogelijke manieren de middelen uit de massa’s probeert te halen om het bedreigde Hollandse kapitalisme te redden.

De methoden der Hollandse imperialisten

De Franse burgerlijke schrijver Jacques Viot schreef gedurende korte tijd over de praktijk van het Hollandse koloniale bewind: “Acht maanden heb ik in de Hollandse koloniën doorgebracht, en daar heeft mijn mening zich gevormd. De Hollanders zijn mij uitzonderlijk antipathiek geworden. Van alle volken van Europa zijn zij op de laagste wijze kapitalistisch.”

Met bloedig geweld heeft de Hollandse bourgeoisie in 1926-1927 de opstand van de werkende massa’s onder leiding van de Partai Kommunis Indonesia (PKI) neergeslagen; met moord, terreur en Digoelkamp heeft zij haar koloniale winsten toen veilig gesteld.

En thans zes jaar later, komen midden in de kapitalistische crisis, terwijl de ontevredenheid onder de volksmassa’s snel groeiende is, terwijl de inlandse vorsten en grondbezitters - de handlangers van het Hollandse kapitaal - de bevolking niet meer rustig kunnen houden, terwijl de invloed van de rechtse en linkse burgerlijke nationalistische leiders onvoldoende blijkt om het verzet in te dammen, de marineschepelingen in opstand en maken zich van een oorlogsschip meester.

Een daad van internationale betekenis

De opstand aan boord van De Zeven Provinciën is voor de hele ontwikkeling van de bevrijdingsbeweging in Indonesië van de grootste betekenis. Voor het eerst in de geschiedenis van de koloniën maakten koloniale onderdrukten zich van een oorlogsschip van de onderdrukkers meesters.

Het eenheidsfront van bruine en blanke onderdrukten tegen de gemeenschappelijke vijand, het imperialisme, kwam tot stand. En dit in een toestand van catastrofale crisis voor het kapitalisme en terwijl de imperialistische wereldoorlog in de Stille Oceaan onmiddellijk dreigt.

Reeds is het bloeddorstige Japanse imperialisme aan de rooftocht in China begonnen, de tegenstellingen tussen de imperialistische rovers om de verdeling van China zijn tot uiterste spanning geworden. In deze oorlog in het Verre Oosten zal Holland niet neutraal blijven; Indonesië met zijn gunstige ligging als vlootbasis, met zijn petroleumvoorraden, wordt onvermijdelijk in het komende wereldconflict betrokken.

Nederland en de imperialistische oorlog

Het Japanse imperialisme poogt zich reeds van het gebruik van de petroleumvoorraden van Borneo voor zijn vloot te verzekeren. In deze dreigende oorlogssituatie is de opstand van de Zeven Provinciën van ontzaglijke betekenis.

Het bericht van de opstand zal de sovjetbeweging in China versterken, het zal zijn weerklank vinden in Australië, waar reeds tweemaal de vloot in opstand kwam tegen het ‘gezag’, het zal moed geven aan de Japanse soldaten, van wie er reeds zo velen muiten tegen hun officieren, die hen naar de slagvelden dreven.

En in Indonesië zelf is het gerucht van de opstand van dorp tot dorp gegaan. Er is rouw in de dorpen om hen die vielen, maar ook wraaklust en strijdlust en de verborgen strijders, die tezamen de zich wederoprichtende communistische partij van Indonesië vormen, zullen de mare verder dragen en de massa opnieuw aaneensmeden voor de strijd.

De vreemde overheerser trad met de meest grote wreedheid op tegen het verzet. De Zeven Provinciën zelf werd met een bom vanuit een vliegtuig aangevallen. 23 doden en 25 gewonden waren het gevolg!

Vergaderingen werden verboden, marineschepelingen gearresteerd, ontwapend en opgesloten. Alle krachten werden onmiddellijk voor het neerslaan van het verzet gemobiliseerd.

En tegelijkertijd organiseerde de regering van jonkheer De Jonge – de gouverneur-generaal, die een vertegenwoordiger van het oliekapitaal is – een nationalistische ophitsing onder de blanke onderdrukkers tegen de Indonesiërs, voor ‘het gezag van Oranje’. Deze ophitsing verscherpte de tegenstelling tussen de onderdrukkers en de massa van de werkende Indonesiërs.

Tegelijkertijd begon in Holland een sterke nationalistische campagne voor de spoedige en krachtige ‘handhaving van het gezag’.

De koloniale macht van de bourgeoisie

De bourgeoisie begreep uitstekend, hoezeer de opstand aan boord van De Zeven Provinciën haar macht in gevaar bracht. Colijn, de scherpslijper, die zich thans openlijk voor het fascisme uitspreekt, eiste dat het schip desnoods met een torpedo naar de bodem van de zee moest worden gezonden. En van deze man, die als onderdrukker in Indonesië zijn sporen verdiend heeft, getuigde Albarda, dat hij daardoor zijn overigens eervolle loopbaan bedierf!

In de hele burgerpers werd een woedende campagne tegen de muiters en de opstandige matrozen en marineschepelingen in Indonesië gevoerd. Het Handelsblad, de Telegraaf en ook het blad, dat de bourgeoisie voor de arbeiders gebruikt om deze in kapitalistische geest te beïnvloeden, De Courant, eisten allen directe, bloedige maatregelen.

De bourgeoisie wilde deze opstand zo snel mogelijk onderdrukken. Zij vreesde de verdere gezamenlijke strijd van de werkende massa’s van Indonesië en Holland

Geen volk kan vrij zijn, dat andere volkeren onderdrukt

De arbeiders van Holland en Indonesië hebben een gemeenschappelijke vijand, dat is de Hollandse bourgeoisie, het Hollandse imperialisme. Alleen wanneer de macht van de bourgeoisie in Indonesië wordt gebroken, kan de Hollandse arbeidersklasse haar doodsvijand ook in Holland verslaan. Daarom is de gezamenlijke strijd van de werkende massa’s in Holland en Indonesië, zoals het CPH Congres op kerstmis 1932 met zeer veel nadruk vaststelde, voorwaarde voor de vernietiging van het Hollandse imperialisme.

De actie van de Communistische Partij

Daarom mobiliseerde de Communistische Partij bij het bekend worden van het bericht van de opstand, al haar krachten om de opstand te ondersteunen en het bloedige optreden van de Hollandse bourgeoisie te verhinderen.

Het Politiek Bureau van de CPH zei in zijn oproep tot de arbeiders:

- De strijd in Indonesië is de strijd van de arbeiders in Holland. Zonder vernietiging van de koloniale macht van de Hollandse bourgeoisie, is het niet mogelijk de bourgeoisie in Holland te verslaan!

- De beste steun voor de massa’s in Indonesië is de organisatie van brede massademonstraties en proteststakingen van werkende werkloze arbeiders tegen Ruys, Welter en Deckers.

De Communistische Partij ondersteunt de actie van de Partai Kommunis Indonesia, om de Indonesische massa’s van arbeiders en boeren in de demonstraties en stakingen tegen de loonsverlaging, tegen het Hollandse imperialisme te voeren. De Communistische Partij Holland roept de Hollandse arbeiders op de gemeenschappelijke strijd met de Indonesische massa’s te organiseren.

- Weg met Ruys, weg met Deckers, weg met Colijn!

- Arbeiders, organiseert massademonstraties en proteststakingen! Verdedigt het leven van de matrozen van De Zeven Provinciën! Eis de onmiddellijke invrijheidsstelling van alle gearresteerde schepelingen en andere politieke gevangenen in Indonesië en Suriname!

- Eis de opheffing van de Digoel-kampen!

- Eis de vrijheid van meningsuiting, vergadering en demonstratie voor alle soldaten en matrozen, opheffing van alle persverboden in Holland en de koloniën!

- Soldaten en matrozen, gebruik geen geweld tegen uw kameraden!

Overal werden protestvergaderingen georganiseerd, in Amsterdam en Rotterdam demonstreerden duizenden arbeiders, het dagblad De Tribune werd in tienduizenden exemplaren onder de massa gebracht.

De proteststaking tegen de moord

Het parool van de politieke proteststaking werd onder de arbeiders gebracht met het gevolg, dat honderden van de bouwvakarbeiders reeds een proteststaking doorvoerden en thans opnieuw oproepen bij de procesbehandeling van de muiters dit te doen.

Zo was de houding en de actie van de Communistische Partij. Zij stelde zich vierkant achter de muiters en de opstandige massa’s in Indonesië. Zij bracht de Hollandse arbeiders in gemeenschappelijke strijd met de Indonesische massa’s tegen de bourgeoisie.

De houding van de sociaaldemocraten

Geheel anders was de houding van de sociaaldemocratie. De leiders van de sociaaldemocratie dachten er niet aan enige werkelijke actie ter ondersteuning van de muiters te beginnen. De leiders van de SDAP en NVV dachten er geen ogenblik aan de regering door proteststakingen een halt toe te roepen en te verhinderen, dat zij hun wrede onderdrukkingsmaatregelen ten uitvoer brachten. Zij dachten er niet aan, omdat zij op het standpunt van het handhaven van het ‘wettig gezag’ staan.

Over de muiterij zei Albarda “dat geen enkele regering muiterij kan dulden”, en vervolgens: “Natuurlijk, de regering kan geen ander standpunt innemen, het schip moet onder het marinebevel terug. Het zou dwaasheid zijn om van de regering iets anders te verwachten of te verlangen. Dat moet de regering, dat moet elke regering natuurlijk eisen. Dat spreekt vanzelf”.

En Wibaut zei in de Eerste Kamer: “Ik denk er niet aan mij solidair te verklaren met de muiters van De Zeven Provinciën, wier daad ik meer zie als een onbezonnenheid. Ik hoop dat een onbevangen onderzoek een duidelijke verklaring van hun optreden zal geven. Ook wanneer men in hoge mate dit optreden onbezonnen acht en staat op het standpunt dat het natuurlijk niet kan worden geduld, want dat is ook mijn standpunt, dan is er altijd nog een grote afstand tussen dat standpunt en dat van rouw van de natie.”

Hoewel deze verklaring grote verontwaardiging onder de arbeiders wekte, handhaafde Wibaut haar ten volle in de verklaring, die hij er later over publiceerde.

De leiders van het Cambo, de bonden van het marinepersoneel, dachten er evenmin aan onder het marinepersoneel in Holland, dat zeer verontwaardigd was en door de regering ten scherpste werd bewaakt, met enige solidariteit te organiseren. Integendeel, zij verklaarden in de resolutie, aangenomen in de vergadering in Den Helder, het volgende:

“Overwegende, dat door de Cambo-bonden elke actie, waarbij de wettige weg wordt verlaten en inbreuk wordt gemaakt op de krijgstucht, altijd is en zal worden afgekeurd,

constateert met instemming, dat de besturen van de bonden in Oost-Indië het uiterste hebben gepoogd de actie van het marinepersoneel in de juiste banen te leiden en voorts tot hun plicht hebben gerekend de autoriteiten te waarschuwen voor de geest van verzet,

doet een dringend beroep op alle marineschepelingen om vooral in de huidige moeilijke omstandigheden hun plicht te blijven vervullen en zich in nog groter aantal aan te sluiten bij de Cambo-bonden…”

Zo handelen deze bonden. En thans weigeren zij iedereen steun aan de vrouwen van de gevangenen marineschepelingen, die in Den Helder door de regering aan den honger worden prijs gegeven!

De sociaaldemocratie in Indonesië

En hoe was de houding van de sociaaldemocratie in Indonesië? Zij ging er samen met de burgerlijke nationalisten en telegrafeerde aan de gouverneur-generaal:

“Het gebeurde op De Zeven Provinciën betreurend, en de noodzaak van de terugbrenging van het schip onder marinebevel erkennend, willen de Nationale Fractie in de Volksraad en de fractie van de Indische Sociaal-Democratische Partij in dat College Uw Exc dringend aanbevelen slechts IN UITERSTE NOODZAAK GEWELD TE GEBRUIKEN, aangezien;

ten eerste alsdan de gehele bemanning en hun familiebetrekkingen benevens het schip slachtoffers zullen worden,

ten tweede deze zaak thans geen politieke ondergrond heeft en alsdan een politiek agitatiemiddel van verschillende zijden kan worden,

ten derde de bemanning zelf op de voorgrond stelt, dat zij geen geweld beoogt, doch een demonstratie tegen salarisvermindering en tegen de arrestatie van hun kameraden.”

Er zijn verder nog tal van uitlatingen die bevestigen dat de sociaaldemocratische leiders, hier en in Indonesië, op het standpunt stonden dat de bourgeoisie geen muiterij kan dulden. Zij moest deze echter niet met direct geweld, maar met straffen langs ‘rechtmatige weg’ onderdrukken. Zo maakte de sociaaldemocratische leiders het de bourgeoisie mogelijk, haar politiek van bloedige onderdrukking door te voeren.

De Communistische Partij, die de massa’s in gemeenschappelijke strijd met de muiters van De Zeven Provinciën en de Indonesische massa’s gebracht heeft, wier parolen daarbij door talloze sociaaldemocratische arbeiders opgevolgd zijn, roept thans opnieuw de sociaaldemocratische arbeiders op gemeenschappelijk voor de redding van het leven en de vrijheid van de muiters van De Zeven Provinciën te strijden.

De Communistische Partij roept alle arbeiders op, daartoe gemeenschappelijk de politieke en proteststaking tijdens de procesbehandeling voor te breiden en te organiseren. De gemeenschappelijke strijd van de massa’s, de eenheid van de arbeidersklasse kan de muiters van De Zeven Provinciën redden en moet de strijd van de Indonesische massa’s ondersteunen.

Indonesische strijders in het parlement!

De Communistische Partij heeft daartoe op haar kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen ook de Indonesische strijders voorop geplaatst. Op haar lijst staat onmiddellijk achter kameraad Louis de Visser, de kandidaat van het Strijdend Eenheidsfront, de naam van de Indonesische leider: Alimin Prawiradirdja.

Op hem volgt kameraad Wijnkoop en daarop komt onmiddellijk kameraad Sardjono, de voorzitter van de Communistische Partij van Indonesië, de moedige held, balling uit het Digoelkamp, wie zes jaren van verbanning hem niet gebroken hebben en die zich onmiddellijk tot een kandidatuur bereid verklaarde. Terwijl verder nog twee Indonesische kameraden op de lijst staan.

Arbeiders en arbeidersvrouwen, de Communistische Partij roept u toe:

Vormt het strijdende eenheidsfront!

Redt het leven en vrijheid van de muiters van De Zeven Provinciën.

Organiseert de politieke proteststaking voor hun bevrijding.

Geen volk kan vrij zijn, dat andere volkeren onderdrukt.

Strijdt gemeenschappelijk met de Indonesische massa’s tegen het Hollandse imperialisme, dat alle werkers onderdrukt.

Laat hun stem in het parlement der Hollandse imperialisten weerklinken!

Laat de leus weerklinken: Indonesië los van Holland - Nu!

Kiest communisten!

Stemt op 26 april op nummer 1 van de communistische lijst: op Louis de Visser!

 

 

Louis de Visser

Indonesië weerbaar tegen het fascisme

Geschreven: Rede uitgesproken op het Paascongres van de Communistische Partij van Nederland (CPN) in 1938

Indonesië weerbaar tegen het fascisme

Het centrale probleem, niet alleen voor onze partij, maar voor de gehele werkende massa is thans de eenheid van de arbeidersklasse en het Volksfront tegen de pogingen van de fascistische aanvallers. Ons standpunt ten opzichte van Indonesië is in dit verband gewijzigd. Waarom? De plannen van de militair-fascistische klieken van Japan, die evenals de twee andere fascistische staten, Duitsland en Italië, wroeten en intrigeren onder de koloniale volkeren, speciaal in het Oosten, een werkzaamheid, waaraan ook de NSB in Indonesië op haar wijze meedoet, maken dit nodig.

Handhaving van de leuze: Indonesië los van Holland - nu!, zou willens of onwillens, betekenen, dat de fascistische aanvallers in de kaart zouden worden gespeeld. En dit is ook de reden, waarom onder deze omstandigheden het trotskisme deze leus juist wél wenst te handhaven!

Deze wijziging hangt ook samen met het gelukkig initiatief, dat uit Indonesië zelf is opgegaan, en dat zijn uitdrukking vindt in de petitie-Soetardjo, die met 26 tegen 20 stemmen in de Volksraad werd aanvaard. Deze petitie kan een hefboom zijn, om de koloniale volkeren van de Indonesische Archipel uit hun onderdrukking te verheffen tot gelijkgerechtigde burgers van de Nederlandse staat.

Het Volksfront in Indonesië

Het Volksfront voor Indonesië, samengaande met economische eisen, is noodzakelijk met het oog op de ramp, die door een Japanse overweldiging over het bruine volk zou komen. De wereld toont de voorbeelden van een dergelijke overweldiging sinds Abessinië. De ellende van de Indonesische massa zou onder de Japanse hel nog onnoemelijk stijgen. Het moet voorkomen worden, dat Indonesië een tweede China wordt!

Wordt Indonesië wezenlijk bedreigd? Wij antwoorden: Ja, dit gevaar is reëel! Twijfelaars wijzen we er op, wat in het beruchte memorandum van baron Tanaka aan den Mikado is samengevat: de verovering van een groot Japans rijk in het Verre Oosten, waarvan de inlijving van Mandsjoekwo en de aanval op China de aanvang is, en op welke veroveringsprogram nog veel meer staat: Frans- en Engels-Indië, Indonesië, Midden-Azië, ja, Europa! Niet zo’n klein beetje dus.

Japan streeft naar de heerschappij in het Oosten

Sinds dit rapport in 1927 uitkwam, is Japan stelselmatig bezig aan de verwerkelijking er van. De brochure, die in december 1937 aan de buitenlandse journalisten te Tokio werd uitgereikt, spreekt van een plan voor de Verenigde Staten van Azië, en deze brochure bevat een kaart, waarin vrijwel geheel Oost-Azië, waaronder ook Indonesië, maar daarenboven Australië enzovoort door Japan als heersend middelpunt zouden worden verenigd en in dezelfde positie zouden komen als Mandsjoerije nu!

Met het wroeten en stoken onder de inheemse bevolking, met de misleiding van achterlijke elementen, speculeert Japan op de instincten der onderdrukten, zoals de Franco-fascisten de Moren hebben weten te misleiden en op te jagen tegen de Spaanse republiek. Eén van de leuzen in deze misleidingstactiek is: Azië voor de Aziaten! Wat in China gebeurd is, dat toont aan, dat Japan door Mongoolse en Mandsjoerijse huurlingen paniek en verraad heeft pogen te zaaien. En als dit in China mislukte, dan is dat het resultaat van de gelukkige eenheid en het eensgezinde verzet van het hele Chinese volk.

Japanse penetratie in Indonesië

Daarom begroeten wij de helden legers van China, die met doodsverachting strijden, en die niet geaarzeld hebben, misdadige en corrupte elementen neer te ploffen! Daarom brengen wij een vlammende groet aan het dappere Rode Achtste Leger van China.

Japan belegt kapitalen in Indonesische ondernemingen, die reeds 50 à 60 miljoen Yen belopen. Indonesische jeugd wordt naar Japan gelokt, om er te ‘studeren’ - dat wil zeggen, rijp te worden gemaakt als werktuig van het Japanse imperialisme. Tegen de Chinezen wordt ontzettend opgehitst, zoals ook de NSB-er van Duyl op zijn tournee door Indonesië tegen de Chinezen hitst, zoals het fascisme over haat zaait tussen de volkeren, zoals Mussolini anti-Britse radio-propaganda verbreidt in de koloniën. En als de Engelse eerste minister hierop niet anders schijnt te willen reageren dan door een overeenkomst met Italië, dan sluiten wij ons aan bij het protest van de Spaanse regering tegen deze overeenkomst.

Daarom richt de Communistische Partij, die altijd schouder aan schouder met de onderdrukte volkeren gestreden heeft, de oproep tot Indonesië: Weest waakzaam, zoekt en vindt de weg naar eenheid, verwerpt elke schijn-radicale passiviteit, drukt meedogenloos de trotskisten weg, grijpt elkaars handen, vergeet de verdeeldheid en smeedt de eenheid!

Indien de oproep van ons congres werkelijkheid zou worden, en de eenheid onder de inheemsen tot stand komt, dan is dat een krachtige dam tegen alle roofverlangens van Japan. Maar hiervoor moet de weg tot verheffing, tot gelijkberechtiging van het Indonesische volk worden betreden. Het voorstel van Soetardjo biedt de mogelijkheid voor een krachtige, openlijke en legale actie. Het steunt op artikel 78 van de Indische Staatsregeling en artikel 1 van de Nederlandse Grondwet.

Indonesië weerbaar tegen het fascisme

Daarom begrijpen we niet, dat er nog delen van de inheemse beweging zijn, die zich van deze actie verre houden. De groepen, die samenwerking weigeren, laden een ernstige verantwoordelijkheid op hun schouders.

We behoeven niet nader te wijzen op de belangrijke positie die Indonesië in een oorlog in de Stille Zuidzee inneemt. De fascisten loeren op deze rijke buit. Broederlijke machtsvorming van het Nederlandse en Indonesische volk, op de basis niet slechts van militaire weerbaarheid, maar ook van economische gelijkheid en politieke vrijheid, kan een kracht formeren, waarop Japan zal afstuiten.

Deze les leert ons Spanje, leert ons China. Nederland moet zich daarom haasten, Indonesië recht te doen! Een Indonesië, dat iets heeft, waarvoor het zich verweren kan, democratie, een menswaardig leven, vrijheden, dat is de beste waarborg tegen de Japanse opdringing. In die zin roep ik tot Indonesië en tot Nederland: Maak ons weerbaar tegen het fascisme!

De aanpassing heeft Indonesië uitgemergeld

In Indonesie, dat volgens de verklaringen van den voormaligen Deli-planter, Kastelein, het moederland door de crisis heen heeft geholpen, leden en lijden grote delen van de eigen bevolking honger. De vloek der aanpassing heeft het land uitgemergeld. Voor volksonderwijs is er geen geld. Meer dan 90 procent van de inheemsen kan lezen noch schrijven. De werklozenzorg bepaalt zich in hoofdzaak tot enkele Europeanen. En als minister Welter verklaart, dat onder de Nederlandse driekleur geen honger geleden wordt, dan bedoelt hij daar mee: in de huizen, waar de bezitters wonen.

In Indonesië heersen nog druk en vervolking; de schande van het Digoelkamp wordt bestendigd. De NSB mag haar wroetpolitiek voortzetten. De boycot van Japanse waren wordt tegengewerkt.

Democratie voor Indonesië

Hiertegenover stellen we onze eisen: algemeen kiesrecht voor Indonesiërs, benoembaarheid voor staatsbetrekkingen en weermacht voor inheemsen, een eigen parlement, kortom gelijkberechting.

Met alle kracht moeten we de schouders zetten onder de petitie-Soetardjo. In Nederland en in Indonesië moet eensgezind gewerkt worden aan de uitvoering van deze eisen.

De SDAP die tegelijk met ons vergadert, mag zich bewust zijn van haar verantwoordelijkheid, om tot eensgezinde strijd te komen. De veteraan van de SDAP, Vliegen, verweet mij dezer dagen, dat de communisten door het voeren van scheuringspolitiek in Duitsland bijgedragen zouden hebben tot de komst van het fascisme. Dat verwijt in ongegrond. Maar ik zeide hem: Dan reiken we toch thans de broederhand aan allen, die met ons mee willen strijden tegen het fascisme!

Wij zullen alles doen om het Indonesische volk te helpen

En tegenover het volk van Indonesië, dat op verheffing wacht, verklaren we alles te zullen doen, wat in ons vermogen ligt, om de gelijkberechtigheid te verwezenlijken. Volk van Indonesië, schaar U in broederlijke eenheid om de petitie-Soetardjo!

Uit de ellende, naar de welvaart! Uit de verdrukking naar de vrijheid!

Verdrijft verdeeldheid, sektarisme, schijnradicalisme, uit Uw rijen!
Duldt niet het verraderlijk gewroet van Trotskistische elementen!
Indonesië mag geen tweede China worden!
Nederland én Indonesië onafhankelijk, welvarend en vrij!
Nederland én Indonesië één tegen de overweldigers van het fascisme!

 

 

PKI  -  Indonesian Communist Party poster

 

Indonesian Marx-Engels Archive

 

* * *

 

 

Indonesian Lenin- Archive

 

* * *

 

in Dutch language

Archief Komintern

Partai Komunis Indonesia

1922-1939

 

 

ECCI MANIFESTO

ON THE REVOLT IN INDONESIA

20 November 1926

 

 

 

 

6th Congress of the Comintern - 1928

In Indonesia the suppression of the rising of 1926, the arrest and exile of thousands of members of the communist party, seriously disorganized its ranks. The need to rebuild the destroyed party organizations demands from the party new methods of work, corresponding to the illegal conditions created by the police regime of Dutch imperialism. The concentration of party activities on the places where the town and village proletariat is concentrated, the factories and plantations; restoration of the dissolved trade unions and the struggle for their legalization; special attention to the practical partial demands of the peasantry; development and strengthening of peasant organizational work within all the mass nationalist organizations, in which the communist party must establish fractions and rally to itself the national-revolutionary elements; resolute struggle against the Dutch socialdemocrats who, supported by the Government, are attempting to secure a foothold for themselves among the native proletariat; winning over the numerous Chinese workers for the class struggle and national-revolutionary struggle, and the establishment of connexions with the communist movement in China and India— these are some of the most important tasks of the Indonesian Communist Party. .

 

(6th Congress of the Comintern - 1928)

 

 

ECCI

STATEMENT ON THE TASKS OF INDONESIAN COMMUNISTS

November 1927

 

 

 

 

TAN MALAKKA DAN TAMIN HARUS DIBEBASKAN! - COMMUNISTISCHE PARTIJ HOLLAND (CPH) -1933





Tak ada Rakyat yang Merdeka Sementara Rakyat lain terjajah - Karl Marx
      
AGENTSCHAP AMSTEL, NIEUWE PRINSENGRACHT 29hs, A’DAM (C.)



-Tan Malaka ditahan!


-Tan Malaka ditangkap di Hong Kong oleh Reserse Koloni Inggris!

Begitulah beritanya dalam surat kabar Belanda, berbagai surat kabar luar negeri dan dalam semua koran di Indonesia – di Jawa, Sumatera, dll – juga dalam koran lokal seperti koran-koran Belanda di Hindia-Belanda.

Berita tersebut diberitakan dengan beragam cara dan dalam berbagai bahasa dan membawa keharuan mendalam.

Jaksa Agung di Hindia-Belanda, Gubernur Jendral Bogor, menteri di Den Haag dan rekan-rekan kerjanya, konglomerat minyak Deterding, temannya Colijn, para pengurus—dan juga pemegang saham “kompeten’’ perusahaan-perusahaan tak bernama dan semacamnya di Hindia, seluruh kelompok pegawai berposisi tinggi—mereka semua bersalaman dengan puas dan tertawa:

-Begitulah! Mereka akhirnya menangkap Sang Tan Malakka!- Sebuah penangkapan bagus yang jarang sekali terjadi!- Beberapa orang akan mendapatkan lencana karena penangkapan itu.

Di Medan, Padang, Benteng de Kock, Palembang, Batavia, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Ambon- di semua tempat di kepulauan Indonesia yang menerbitkan surat kabar, berita tersebut tersebar dari mulut ke mulut antara kelompok pribumi:

-  “ Berita buruk! Tan Malaka dipenjara! Ia dipenjara di Hong Kong! Reserse dari Batavia sedang kesana..“ Dan desas-desus itu tersebar dari kota ke desa, dari satu desa ke desa lain. Di mana-mana banyak  yang bersedih mendengar berita itu.

Di Belanda pun di antara para Buruh ada yang mengenal TAN MALAKA, berpuluh ribu orang pernah benar-benar bertemu dan mendengarnya berbicara...sebentar dulu...kapan hal itu terjadi...lebih dari 10 tahun yang lalu...Ia adalah salah satu orang Indonesia yang diasingkan dari Indonesia- Tan Malakka...Ia yang berinisiatif mendirikan sekolah-sekolah Rakyat di berbagai wilayah di Jawa dan tempat lainnya, ia sendiri yang memberikan contoh dengan mengajarkan orang-orang pertama di sekolah-sekolah tersebut, juga memberikan pendidikan tentang dasar-dasar pedoman kaum Proletar. Pada awalnya di sana dan setelah pengasingannya juga di sini- Tan Malakka berbicara lagi-lagi tentang hal itu, bahwa: yang menekan dan memeras kaum Proletar berkulit putih adalah orang-orang yang sama yang memanfaatkan dan bertindak tidak adil pada berjuta-juta orang di daerah koloni.

Kekuasaan kaum borjuis di Belanda sebagian besar bergantung pada penjajahan atas Indonesia yang dilakukan oleh kaum borjuis yang sama. Bantuan paling nyata untuk perjuangan Kemerdekaan Indonesia yang dilakukan oleh kaum Pekerja dari berbagai tempat di Belanda adalah syarat tidak terpungkirkan demi mewujudkan cita-cita perjuangan kaum Proletar di Belanda.
         
   Begitu pun pidato dan artikel-artikel- seberapa penting dan juga berguna keduanya- hanya berguna bila diwujudkan dalam kenyataan. Yang terutama adalah upaya giat yang dilaksanakan setiap hari oleh begitu banyak orang. Segala upaya yang dilakukan mempunyai tujuan yang satu yaitu: pengokohan front perjuangan anti-imperialisme. Dan dalam front perjuangan itu, Uni Soviet adalah yang paling kuat.

Seberapa  benar perkataan dan perbuatan Tan Malakka dapat terlihat dalam hal-hal berikut.

Sekitar pertengahan tahun 1921 Tan Malakka meninggalkan Sumatera bagian Timur dan pergi ke Jawa dan menuju tempat yang saat itu menjadi pusat gerakan perjuangan Revolusi, Semarang Merah.

Tan Malaka sudah melihat sebagian besar dunia. Ia adalah yang pertama belajar menjadi pengajar di Sekolah Keguruan milik pemerintah di Benteng de Kock, Sumatera. Setelahnya ia meneruskan pendidikan di Belanda dan mendapatkan gelar “hoofdactie“ . Pada akhir tahun 1919 ia kembali ke tanah kelahirannya, di sekitar Medan.

Tan Malakka dianggap berjasa oleh para pemogok kerja dalam sebuah pemogokan kereta api di Deli. Karena ia adalah seorang pejuang yang semangatnya berapi-api, di Semarang dalam beberapa bulan ia menjadi elemen pemersatu antara mereka yang membeda-bedakan diri sesuai dengan semangat Revolusi. Sebagai anggota PKI (Partai Komunis Indonesia), ia memenangkan kepercayaan anggota-anggota lainnya dengan cepat dan terpilih menjadi pemimpin. Saat itu merupakan masa yang genting. “Sarekat Islam“, organisasi Rakyat yang dipimpin oleh Tjokroaminoto, Haji Salim, dan Abdoel Moeis lagi-lagi gagal menggunakan Pan-Islamisme sebagai pemersatu antar kelompok-kelompok dalam masyarakat pribumi.

Dengan mengabaikan kepentingan anggota, yang mayoritasnya adalah Petani kecil dan Buruh, para pemimpin SI berusaha—meski dengan kesuksesan kecil yang memahitkan—mengurus kepentingan golongan pengusaha menengah. Kekecewaan mendalam para anggota yang sudah menggantungkan harapan dan kepercayaan mereka pada para pemimpin SI memunculkan kelahiran oposisi yang kuat, yang semakin mengarah ke kepemimpinan Komunis. Oleh karena itu pemimpin SI memutuskan penetapan “peraturan partai“ sebagai berikut: SI, selanjutnya dari segala aspek, akan dianggap sebagai sebuah partai, maka keanggotaan SI tidak dapat digabungkan dengan keanggotaan dalam organisasi politik lainnya.

Kebijakan ini memiliki tujuan yaitu supaya para kaum Komunis atau dengan kata lain anggota PKI—Partai Komunis Indonesia—dikucilkan. Dampak kebijakan ini berbeda dari yang diperkirakan oleh para pemimpin SI. Kebijakan ini menimbulkan perpecahan yang juga mengakibatkan mayoritas anggota aktif yang berjumlah besar dan beberapa bagian menyatu di bawah kepemimpinan Komunis, yang awalnya bernama SI Merah, kemudian berubah menjadi Sarikat Rajat (Sarikat Rakyat). Keberadaan SI Putih menyedihkan dan Sarikat Rajat berkembang dengan cepat menjadi sebuah organisasi Rakyat yang memberikan perhatian pada perjuangan Revolusi para Buruh dan Petani kecil. Dalam waktu yang singkat kesatuan Revolusi berhasil menjadi sedemikian besar berkat semangat Revolusi yang besar dan penjelasan nutral dan jelas yang diberikan oleh Tan Malaka setiap hari. Tan Malaka sangat menginginkan perjuangan untuk menjadi satu. Hal itu terlihat ketika terjadi pemogokkan pada Januari 1922 yang dilakukan oleh Pekerja di rumah pegadaian milik pemerintah di Jawa. Rumah Pegadaian adalah salah satu lembaga negara terpenting di Indonesia. Berbagai kebijakan yang dilakukan untuk penghematan sangat merugikan para Pekerja. Sekitar 2000 pemogok kerja terancam dipecat. Hal ini juga membahayakan gerakan Serikat Buruh secara keseluruhan. Pemerintah mengumumkan penetapan, yang pada kenyataannya dilanggar, bahwa tidak ada hukuman yang diberikan saat terjadi pemogokkan. 

Persatuan rumah pegadaian ditutup oleh gabungan Serikat Buruh atas pengaruh SI Putih. Di sisi lain, gabungan Serikat Buruh Revolusionaris didirikan. Organisasi terkuat dan terbesar, Perhimpunan Pekerja Jalur Kereta Api dan Tram bergabung di bawahnya. Namun perpecahan organisasi-organisasi ini menghambat perkembangan perjuangan. Para pemogok kerja menaruh begitu banyak kepercayaan pada gabungan Serikat Buruh Revolusioner sehingga dalam sebuah pertemuan mereka memaksa para pemimpinnya mengangkat Tan Malaka dan P. Bergsma sebagai ketua dari organisasi tersebut. Pemaksaan ini dilakukan supaya pendapat dan gagasan pemikiran para pemogok kerja yang kurang lebih sama dengan gagasan gabungan Serikat Buruh Revolusioner, tidak dilupakan.

Berdasarkan kejadian tersebut pemerintah memutuskan untuk mengasingkan Tan Malaka ke tempat terisolasi yang jauh (Timor Kupang) dan memulangkan P. Bergsma ke negara asalnya.

Selain perdamaian antara gabungan Serikat Kerja, alasan lain bagi pemerintah atas penangkapan tersebut yaitu didirikannya sekolah milik SI Merah atau nantinya berganti nama menjadi sekolah-sekolah Sarikat Rajat. Sekolah tersebut pertama kali dibangun di Semarang. Awalnya terdapat 80 siswa, kemudian bertambah cepat menjadi 180. Setelahnya dibangun lagi sekolah di Salatiga. Mulanya terdapat 65 siswa, jumlah itu bertambah dalam waktu singkat menjadi 300. Bandung menjadi tempat berikutnya dan ternyata satu sekolah kurang memadai – sekolah kedua dibangun bersamaan dengan sebuah taman kanak-kanak. Maka muncullah sekolah-sekolah di beberapa tempat di Jawa dan tempat lain. Ketika Tan Malakka diasingkan, terdapat dua surat yang menunggu untuk dijawab. Satu di antaranya dari Ternate, surat itu sudah lebih seminggu berada di dalam kapal yang menuju ke Semarang.  Surat itu adalah permohonan supaya Tan Malaka datang dan memimpin organisasi yang mendirikan sekolah-sekolah tersebut.

Pendidikan yang diajarkan dalam sekolah-sekolah itu berdasarkan asas dan pedoman kaum Proletar. Selain pengajaran pengetahuan yang sama seperti sekolah pada umumnya, sekolah-sekolah tersebut berusaha menunjukkan hubungan masyarakat dan  keadaan gagasan kaum Proletar. Pendidikan tentang Buruh termasuk dalam program dan sebagian besar percobaan latihan yang dilaksanakan atas dasar inisiatif yang baik, memberikan hasil yang memuaskan. Para siswa menyediakan sendiri bahan ajar yang memungkinkan untuk disediakan (bangku serta papan tulis juga termasuk di dalamnya).

Sekolah-sekolah itu menjadi perantara bangkitnya kegiatan pertemuan dan perhimpunan yang diikuti oleh para siswa. Koran anak mulai diterbitkan. Komisi utama dan kas organisasi didirikan untuk menjadi penghubung antar sekolah dan agar sekolah-sekolah tersebut mempunyai hubungan yang lebih teroganisir. Semuanya berlangsung tanpa subsidi dan untungnya tanpa halangan dari pihak penguasa. Biaya yang dibutuhkan, diminimalisasi dan didapatkan dari kumpulan sumbangan yang diberikan para sukarelawan.  Dari sumbangan, mereka berhasil dengan cepat membeli tanah dan bangunan di berbagai tempat. Para pengajar mencontoh Tan Malaka dan menerima makanan dan tempat tumpangan yang tersedia dan diberikan oleh para simpatisan dan pemerhati—atau dengan kata lain orang tua dan para siswa. Pada November 1921 diadakan “fancy-fair“ di Semarang dengan tujuan mengumpulkan dana finansial untuk keperluan sekolah. Residen bertindak dan melarang kegiatan ini.  Siang hari tanggal 13 November datang 4000 wanita dan pada malam hari 5000 pria untuk berkumpul menentang pelarangan tersebut. Ketika itu para propagandis, tua dan muda, pergi mengelilingi daerah tempat tinggal kaum pribumi untuk mengumpulkan Massa. Mereka menyanyikan lagu tetapi polisi menghentikannya. Semarang tampak seperti kota yang sedang dikepung- petugas patroli bersenjata. Mereka menyusuri perkampungan, polisi bersenjata, agen-agen, dan reserse mendobrak masuk ke dalam gedung-gedung pertemuan dan rumah-rumah lalu mencatat nama para propagandis dan menginterogasi apakah mereka bertindak atas perintah Tan Malaka.

Kemana pun Tan pergi, ia menahan para reserse di danau di sisi sekolah tempat ia mengajar.

Hal ini mengakibatkan bertambahnya jumlah sekolah dan siswa dari hari ke hari.

Pada malam hari, sekolah dipakai untuk mengajarkan orang-orang dewasa dan melawan buta huruf.

Pemerintah mengambil keputusan sangat besar ketika tidak ada halangan dan ancaman yang berhasil: Tan Malaka diasingkan. “Sekolah-sekolah Tan Malaka“ yang masih bertahan dan bertambah jumlahnya diperintahkan untuk ditutup, bahkan sebagian secara paksa dan melalui kekerasan.

Meskipun demikian teror dari pemerintah kolonial di Indonesia belum mencapai puncaknya. Di kemudian hari mereka yang melakukan hal yang sama seperti Tan Malaka diasingkan ke Boven Digul atau tempat asing tak beratap di New Guinea.

Pengasingan tidak lagi dilakukan seperti sebelumnya. Pengasingan sebelumnya dilakukan sesuai permintaan permohonan dan menggunakan uang milik pribadi untuk ke luar negeri.

Namun pada kasus Tan, permohonan tersebut masih diizinkan. Uang perjalanan yang dibutuhkan dengan cepat terkumpul dan Tan Malakka berangkat ke Belanda diantarkan oleh orang-orang tua dan muda yang sambil menangis berteriak ‘‘sampai jumpa!“

Keputusan pengasingan bertanggal 2 Maret 1922 dan berdasarkan surat sangat rahasia yang ditulis tangan oleh residen dari Semarang, kepala kehakimman dan jaksa agung.

Berdasarkan surat sangat rahasia yang ditulis tangan oleh para petinggi kaum penguasa antara lain dapat disimpulkan bahwa gerakan Revolusi di Indonesia masih dipengaruhi pihak luar meskipun Sneevliet sudah diasingkan. Tan Malaka membantah hal itu dengan singkat dengan menyatakan:

“Gerakan di Indonesia yang sudah ia tinggalkan sejak bertahun-tahun lalu, dipengaruhi orang-orang baru dan pemikiran baru. Oleh karena itu juga mempunyai karakter yang sangat berbeda.“

Ketika diberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengasingannya, Tan Malaka bertujuan menegakkan ketidakbenaran di atas dan tentang beberapa hal lain.

Kemudian ia menolak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan padanya karena jawabannya dapat digunakan pihak-pihak lain sebagai alasan untuk melakukan penangkapan baru.

Alasan berikut ini digunakan sebagai dasar mengapa pengasingan Tan Malaka dianggap penting. Sebagai ketua pengurus PKI, Tan Malaka berpengaruh dalam penggalakkan yang berkaitan dengan CPH (Communist Party Holland – Partai Komunis Belanda). CPH sedang sibuk bermusyawarah bersama PKI tentang pembentukan program kolonisasi yang sebenarnya.  Dan alasan lainnya: Tan Malaka terus menerus mencoba memasukkan gagasan-gagasan Komunisnya  ke persatuan Buruh di Indonesia dan dalam berbagai persatuan Rakyat. Ia mencoba mempengaruhi supaya mereka memberikan dukungan dan berlindung bersama di bawah payung Gerakan Buruh Internasional-Merah.

Gerakan Revolusi dianggap penting baik bagi para Pekerja di banyak tempat di Indonesia juga bagi perjuangan Kemerdekaan Indonesia dan gerakan kaum Proletar. Hal tersebut diumumkan dengan jelas dalam sebuah artikel di koran Tribune, 16 Mei 1922 yang kami kutip di bawah ini:

“Pertama-tama karena ancaman kejatuhan kapitalisme dunia. Oleh karena itu kami di Indonesia harus siap dengan organisasi kaum Proletar yang kuat. Perang di masa yang akan datang kemungkinan besar akan terjadi antara Jepang dan Amerika Serikat untuk memperebutkan hak kepemilikan atas Samudera Pasifik. Bila itu terjadi, Hindia (atau pemerintahan Belanda) tidak mungkin tetap bersikap netral. Juga ketika di waktu dekat muncul persaingan antara kekuasaan kaum Proletar dan kapitalis di dunia..“

Persaingan kekuasaan menimbulkan kebutuhan untuk menguasai Indonesia yang sejak beribu-ribu tahun lalu berada di jalur perdagangan antara India Kuno dan Cina. Indonesia terletak dekat dengan selat, selat Sunda dan Malaka, gerbang satu-satunya yang bernilai ratusan jutaan. Gerbang yang di masa yang akan datang berperan penting di dunia. Indonesia yang sangat subur, dan lokasinya dari segi ekonomis dan geografis strategis tidak mungkin dapat terbebas dari konflik baik antara kaum kapitalis dan sebaliknya, juga antara kaum Proletar dunia dan kekuasaan kapitalis. Indonesia tidak boleh hanya pasif dan menjadi mainan dalam persaingan kekuasaan yang akan terjadi. Tidak, Indonesia harus lebih menguntungkan kaum Proletar dunia. Oleh karena itu, sebuah organisasi yang kuat diperlukan. Untuk mewujudkan ini yang sangat penting adalah adanya tujuan yang satu dan organisasi yang satu untuk semua Petani dan  kaum Proletar di Indonesia.

Ini adalah tujuan dan perjuangan Tan Malaka, yang ditangkap oleh reserse politik Inggris di Hong Kong seperti disebutkan dalam pemberitaan di koran-koran imperialis. Tan Malaka sebelumnya akan melalui hukuman karena pelanggaran atas “pengecualian legislasi“ pemerintah kolonial Inggris yang berlaku hanya untuk pejuang Revolusi dan setelahnya ia akan diserahkan pada pemerintah Belanda.

- Dengan mengacu pada tujuan dan perjuangan tersebut, Tan Malakka tampil di beberapa pertemuan terbuka ketika ia tinggal di Belanda tahun 1922. Massa bersorak dan secara langsung memegang tangannya- ia berhak untuk berusaha membangkitkan semangat kaum Proletar Belanda dan semua Pekerja di mana pun di Belanda. Ia mengusahakan perjuangan Kemerdekaan Indonesia melalui cara apapun yang memungkinkan, demi kepentingan para Pekerja di seluruh Belanda dan juga demi kepentingan Rakyat yang dimanfaatkan, ditindas, dan diperlakukan tidak adil di Indonesia. Upaya ini mengalami hambatan karena kekuasaan kolonial kaum borjuis Belanda menjadikannya penguasa imperialis yang sangat penting dan Indonesia dirongrong oleh krisis ekonomi. Kemenangan kaum Proletar Belanda atas kaum borjuis dapat terjadi bila kekuasaan mereka dimusnahkan.

Ketika Tan Malakka masuk ke dalam daftar kandidat CPH untuk menghadap di depan parlemen pada tahun 1922, ia menyatakan bahwa ia dikeluarkan dari Indonesia oleh tentara Belanda (mereka memberikan pilihan untuk diasingkan di dalam negeri di Timor Kupang atau pergi ke luar negeri). Pilihan ini karena ia dengan sangat bersemangat ditangkap oleh para pejuang lini depan kaum Proletar Belanda. Karena hanya didasarkan pada semangat, seberapapun menyenangkan dan penting, penangkapan tersebut tidak membawa hasil baik. Penangkapan ini menyebabkan lahirnya perjuangan yang sebenarnya. Perjuangan tersebut mempunyai tujuan utama yaitu mewujudkan tuntutan berikut:

TAN MALAKKA HARUS BEBAS!

Setelah beberapa saat menetap di Belanda, Tan Malakka tinggal sekitar 9 tahun di Timur Jauh. Dari sana ia tetap memimpin gerakan Revolusi kaum Proletar di Indonesia. Semenjak terjadinya penindasan yang memakan korban saat pemberontakan Indonesia pada akhir tahun 1926 dan 1927, upaya ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Reserse politik yang bekerja sama dengan pemerintah kolonial terus saja membuntuti Tan Malaka. Ia mencari dan menemukan tempat persembunyian di berbagai tempat—beberapa saat di Cina, kemudian di Filipina, terkadang di daerah koloni Inggris—sebelumnya ia sudah pernah sekali diberitakan  tertangkap di Filipina. Seorang reserse politik didatangkan secara khusus ke Filipina dari Batavia berdasarkan laporan para pelacak yang terus membuntutinya. Visbeen, kepala reserse politik, mengamati kapal tempat Tan Malaka melakukan pertemuan yang telah direncanakan dengan pihak kehakiman Filipina dan reserse Hindia-Belanda. Kapal itu akan menjadi alat transportasinya untuk  menuju ke Jawa. Namun ketika kapal itu berangkat, Tan Malakka menghilang dan tidak dapat diketemukan berkat bantuan salah seorang rekannya yang berkebangsaan Filipina.

Pada tahun 1927 salah satu rekan Tan Malaka ditangkap di Singapura oleh reserse politik Inggris dan dimasukan ke dalam penjara. Pada suatu hari Visbeen, kepala reserse politik Hindia-Belanda, mendatangi tempat berteralis itu. Visbeen menatap rekan Tan Malaka dengan tatapan yang tajam dan dengan jari telunjuknya Visbeen membuat gerakan melingkar di lehernya lalu menunjuk ke arah orang yang tidak berdaya itu. Kerja sama antara pemerintah Inggris dan Belanda belum sepenuhnya seperti saat ini. Rekan Tan Malakka terhindar dari hukuman (hukuman mati). Hal itu dikarenakan munculnya kebijakan yang dikeluarkan demi kepentingan gubernur Singapura. Kebijakan itu kemudian dinyatakan tidak adil oleh pemerintah kolonial Inggris.

Karena alasan yang serupa dengan penangkapan Tan Malaka, Soegono, salah satu rekan Tan, pada tahun 1926, meninggal di dalam tahanan saat pemeriksaan.

Pada tahun 1931 rekan Tan Malaka lainnya, Soebakat, ditangkap oleh reserse koloni Inggris dan diserahkan kepada petugas kehakiman koloni Belanda. Soebakat juga meninggal dalam tahanan ketika sedang dilakukan pemeriksaan.

Menurut laporan penyebab kematian kedua kejadian tersebut adalah: “bunuh diri”. Namun keluarga korban menemukan, karena mereka diperbolehkan mengurus pemakaman korban, bahwa ternyata di beberapa bagian tubuh korban tampak bekas-bekas penganiayaan.

Dalam sebuah interpelasi di parlemen, pemerintah membantah hal tersebut dan menyebutkan bahwa kejadian penganiayaan itu kemungkinan terjadi saat proses penyerahan. Yang bersangkutan—tambah menteri—diperlakukan seperti orang asing yang tidak diinginkan dalam perjalanan menuju tempat asalnya. Saat ia sudah siap diberangkatkan, ia sudah bebas tetapi di dalam kapal, Reserse Koloni Belanda sudah menunggu dan ia menjadi tahanan baru.

Beberapa saat sebelum penangkapan Tan Malaka, salah seorang rekan Tan Malaka yaitu Djamaloeddin Tamin juga ditangkap oleh Reserse Koloni Inggris. Ia diserahkan oleh pemerintah kolonial Inggris kepada kehakiman pemerintah kolonial Belanda. Menurut pemberitaan di media massa koloni ia akan diasingkan ke Boven Digul.

Sejak 1923 Djamaloeddin Tamin (saat itu ia baru berusia 19 tahun) sudah turut serta dalam gerakan Revolusi Rakyat. Pada tahun 1927 ia menjadi salah satu pemimpin pemberontakan. Ia beruntung dan lolos dari hukuman atas pemberontakan yang terjadi. Namun ia tetap tertangkap oleh pemerintah kolonial.

..Kehilangan Hindia- lahirlah bencana! – kata-kata ini benar!.. bagi kaum borjuis Belanda!

Bagi Pekerja di manapun di Belanda:

BEBASKAN INDONESIA DARI BELANDA-SEKARANG!!

Tuntutan yang diperjuangkan oleh para  Pekerja dari berbagai tempat adalah:

TEMPAT PENGASINGAN DIGUL HARUS DITIADAKAN! TAHANAN POLITIK DAN MEREKA YANG DIASINGKAN HARUS DIBEBASKAN! SEMUANYA!

Alih-alih dikelabui oleh penipuan tentang “perlucutan senjata“, para Pekerja di Belanda menuntut agar pasukan kolonial Belanda dan armadanya dipanggil kembali ke Belanda!

“Indonesia bebas dari Belanda“ berarti sokongan utama bagi kaum borjuis Belanda dicabut.

Krisis ekonomi mendunia dan dampak-dampaknya adalah bukti bahwa pemeliharaan atas kekuasaan kaum borjuis bagi para Pekerja mengakibatkan satu hal: kesengsaraan yang terus meningkat. Kebangkitan kaum Sosialis yang sedang berlangsung di depan mata adalah satu-satunya jalan keluar dari kejatuhan kaum kapitalis: Perjuangan untuk mencapai kekuasaan oleh kaum Proletar melalui persekutuan para Pekerja dari berbagai tempat.

Hal ini dapat tercapai melalui perjuangan yang nyata dan tidak kenal damai dengan kaum borjuis Belanda. Bantuan dari pemerintah kolonial untuk kaum borjuis dicabut untuk mewujudkan tuntutan “Indonesia Merdeka dari Belanda-Sekarang!!“ Pencabutan itu adalah bukti kemenangan kaum Pekerja yang belum utuh atas kaum borjuis. Kata-kata Karl Marx mempunyai makna yang lebih dari sebelumnya: Tak ada Rakyat yang Merdeka sedangkan Rakyat lainnya terjajah!

Setiap orang harus membantu menyebarkan ke seluruh penjuru negara dengan menyuarakan:

TAN MALAKA HARUS DIBEBASKAN! DJAMMALOEDIN TAMIN HARUS DIBEBASKAN! TEMPAT PENGASINGAN DIGOEL DITIADAKAN! TAHANAN POLITIK DAN MEREKA YANG DIASINGKAN DI INDONESIA DIBEBASKAN!

Dengan demikian tuntutan tentang penarikan tentara kolonial dan armadanya keluar dari Indonesia terpenuhi!

Dampak dari semua ini adalah: Perjuangan mewujudkan tuntutan:

            INDONESIA MERDEKA DARI BELANDA-SEKARANG!!

Atas nama persekutuan Revolusi kaum Buruh di Belanda dengan Massa dari Rakyat yang terjajah di Indonesia.

Atas nama Kemerdekaan kaum Proletar dan semua kaum, ras, dan bangsa yang terjajah!

 

 

 

Indonesië 1945

eindelijk los van Holland

 

 

 

 

Anwar Hodja

arsip - bahasa Indonesia

 

 

 

 

in Albanian language

Telegram on occasion of the 40th anniversary of the foundation of the Communist Party of Indonesia

April 22, 1960

 

 

THE FASCIST COUP IN INDONESIA AND THE LESSONS COMMUNISTS DRAW FROM IT

May 11, 1966

 

now also available in

Albanian

French

German

Russian

Spanish

 

also in German language

Der faschistische Staatsstreich in

INDONESIEN

und die Lehren, welche die Kommunisten daraus ziehen

Zeri i Popullit - 11. Mai 1966 

 

 

 

 

 

in German language

RADIO TIRANA

ON INDONESIA

(1975 - 1978)

 

 

 in French language

Déclaration du délégué du PKI, Youssouf Adjitorop, au 5e Congrès du Parti du Travail d'Albanie

Tirana, 4 novembre 1966

 

Chers Camarades

À l'heure actuelle, les communistes et le peuple indonésiens traversent une période de grandes difficultés. La barbare terreur blanche et la brutale répression perpétrées sous la dictature militaire des généraux de droite après les événements du 30 septembre [1965] contre les communistes et progressistes indonésiens, ont constitué un revers temporaire dans le mouvement révolutionnaire du pays.

Aujourd'hui, pas moins de 300 000 communistes et autres progressistes languissent dans les prisons et camps de concentration. Le régime militaro-fasciste se prépare à les assassiner tous au moyen de tortures sauvages et en les affamant jusqu'à ce que mort s'en suive. Dès à présent, un grand nombre d'entre eux souffre de dysenterie et de l'oedème de la faim. Nous sommes convaincus que les marxistes-léninistes et le peuple révolutionnaire du monde entier ne permettront jamais que ce crime inhumain reste impuni et sauront élever les protestations les plus véhémentes contre ce complot ignoble des fascistes indonésiens.

Les révisionnistes modernes, ayant pour centre la clique dirigeante du PCUS, ont blâmé sans discernement le PKI, l'accusant d'être à la remorque du Parti Communiste Chinois, et ils se sont efforcés de diviser les rangs des Communistes indonésiens, ils ont hypocritement exprimé leur “solidarité” avec les Communistes indonésiens mais, dans la pratique, ont aidé le régime militaro-fasciste des généraux de droite dirigés par Suharto-Nasution. Ce faisant, concrètement, ils ont adopté la même position que les impérialistes ayant à leur tête les USA. En vain, ils ont souhaité que le PKI, Parti Marxiste-Léniniste, ne puisse pas se relever, de façon à pouvoir le remplacer par un Parti Communiste bidon qui suivrait inconditionnellement leur ligne révisionniste.

Ils rêvent en plein jour! Le PKI n'est pas un Parti révisionniste. Assumant sa responsabilité envers le prolétariat indonésien et international, le PKI a commencé à tirer les nécessaires leçons et conclusions de ses expériences amères. Le PKI a perdu des centaines de milliers de ses meilleurs militants et cadres, y compris parmi ses principaux dirigeants. Il a transformé le grave préjudice subi en une détermination d'acier afin d'écraser une fois pour toutes les réactionnaires de l'intérieur. Nous pouvons dire avec la conviction la plus ferme qu'aujourd'hui le PKI a effectivement surmonté la grave crise dont il a souffert à la suite de la terreur contre-révolutionnaire.

Aujourd'hui, non seulement le PKI reconstruit son organisation et répare les dommages qu'il a subis, mais, bien plus, grâce à une sérieuse critique et autocritique pratiquées au niveau de la Direction et du Parti tout entier, le PKI s'oriente sur une voie juste, la voie de la Révolution qui est illuminée par le marxisme-léninisme. Pas à pas, les révolutionnaires et les démocrates se réorganisent et déploient une lutte de résistance contre la dictature militaire des généraux de droite de l'armée indonésienne dirigée par Suharto-Nasution.

En tirant les leçons de ces amères expériences, il faut souligner que l'une des causes les plus importantes du revers essuyé par notre peuple dans son combat révolutionnaire est l'erreur commise par le PKI dans son appréciation de la nature de classe du pouvoir d'État en Indonésie. En vérité, après 1949, quand le gouvernement réactionnaire de Hatta eut conclu les Accords de la “Table ronde”[5] avec les impérialistes hollandais, l'État de la République d'Indonésie était devenu un instrument aux mains de la bourgeoisie compradore et des propriétaires fonciers indonésiens dans le but de sauvegarder les intérêts de l'impérialisme et de maintenir les vestiges du féodalisme, afin, aussi, de réprimer le peuple en particulier les ouvriers et les paysans, qui mènent la lutte contre l'impérialisme et les vestiges de la féodalité. La lutte révolutionnaire du peuple indonésien depuis 1949 a obtenu certains résultats qui ont diminué le caractère antidémocratique du pouvoir bourgeois, mais en aucune façon ceci n'a fondamentalement altéré la nature de classe de ce pouvoir. L'exagération des résultats obtenus par la lutte révolutionnaire de cette période a donné naissance à la “théorie” suivant laquelle le pouvoir d'État de la République d'Indonésie revêtait deux aspects: l'“aspect anti-peuple” et l'“aspect pro-peuple”. Conformément à cette “théorie” erronée des “deux aspects”, l'État cesse d'être un instrument de répression aux mains des classes dominantes contre les autres classes, mais peut devenir un instrument à la fois au service des classes oppresseuses et des classes opprimées. Cette “théorie” a conduit à illusion suivant laquelle le changement fondamental du pouvoir d'État, c'est-à-dire la naissance d'un pouvoir populaire, pourrait être accompli pacifiquement par le développement de l'“aspect populaire” et par la liquidation graduelle de l'“aspect anti-populaire”. Dans la pratique, cette “théorie” a privé le prolétariat de son indépendance au sein du Front Uni avec la bourgeoisie nationale, dissous les intérêts du prolétariat dans ceux de la bourgeoisie nationale et placé le prolétariat à la remorque de la bourgeoisie nationale.

Pour que le prolétariat puisse reconquérir la direction de la lutte d'émancipation du peuple indonésien, il est absolument indispensable que le PKI rectifie l'erreur de la “théorie des deux aspects” et établisse les principes justes du marxisme-léninisme sur la question de l'État et de la Révolution. Le PKI a affirmé que "le peuple ne prendra le pouvoir qu'au travers d'une révolution armée dirigée par la classe ouvrière, en déracinant le pouvoir de la bourgeoisie compradore, des capitalistes bureaucratiques et des propriétaires fonciers qui représentent les intérêts de l'impérialisme et des vestiges du féodalisme". En même temps, notre Parti a également insisté sur le fait suivant: "la lutte armée pour battre la contre-révolution, tout comme une Révolution ne doit pas être menée sous forme d'aventure militaire ou sous forme de putsch, formes de lutte détachées de la prise de conscience des masses populaires"; notre Parti a également rappelé que "ce sont les masses populaires qui se libéreront elles-mêmes".

Les événements d'Indonésie ont démontré la complète banqueroute de la “théorie du passage pacifique” sous quelque forme que ce soit, et les dangers qu'elle constitue pour le mouvement révolutionnaire. Ces événements ont montré quels grands sacrifices le Parti du prolétariat doit payer, quand il a l'illusion, même la plus réduite, sur le “passage pacifique” et quand il abandonne le principe de la Guerre du Peuple dans la solution de la contradiction entre le peuple et les classes réactionnaires de l'intérieur. Ceci est la plus importante leçon à tirer des amères expériences de l'Indonésie.

Le PKI a tiré de son expérience la leçon que la lutte contre le révisionnisme moderne dans le mouvement communiste international doit être étroitement combinée avec la lutte la plus intransigeante contre toute manifestation de révisionnisme moderne dans ses propres rangs.

En 1953, commémorant le 60e anniversaire de la naissance du camarade Mao Tsé-toung, le camarade D. N. Aidit écrit: "la voie de Mao Tsé-toung est l'unique voie de la Révolution indonésienne". Les expériences du PKI ont montré que toute déviation hors de cette voie conduit à de sérieux revers dans la lutte révolutionnaire. Nous avons réalisé maintenant que l'unique voie victorieuse pour le peuple indonésien est la voie de la Guerre du Peuple adaptée aux conditions concrètes de l'Indonésie.

En développant la critique à la base, en promouvant les critiques de tous les membres du Parti, et en menant une lutte de principe sérieuse à l'intérieur du Parti, le PKI a formulé 3 tâches ou les Trois Mots d'Ordre du Parti pour la conduite de la Révolution indonésienne à la victoire finale:

Premièrement: continuer à reconstruire le PKI conformément à la ligne marxiste-léniniste, être un Parti libre de toute sorte d'opportunisme, combattant résolument le subjectivisme et le révisionnisme moderne; en même temps, continuer à faire se lever les masses en particulier les ouvriers et les paysans, à les organiser, à les mobiliser.

Deuxièmement: être prêt à mener une lutte armée de longue durée comprenant la Révolution agraire de la paysannerie dans les campagnes.

Troisièmement: former un Front Uni de toutes les forces, opposées à la dictature militaire des généraux de droite ayant à leur tête Suharto et Nasution, un Front Uni basé sur l'alliance de la classe ouvrière et de la paysannerie sous la direction du prolétariat.

Armé du Marxisme-Léninisme et de la pensée de Mao Tsé-toung, le PKI sera sans aucun doute capable d'assumer ces trois tâches d'une façon conséquente en vue de défaire la dictature militaire des généraux de droite ayant à leur tête Suharto et Nasution et d'établir un pouvoir populaire.

Nous savons que dans cette lutte le PKI continuera à recevoir les grands encouragements et la solidarité internationaliste manifestés par les marxistes-léninistes du monde entier. Pour le soutien qu'ont apporté le Parti du Travail d'Albanie et les autres marxistes-léninistes au PKI durant la période la plus difficile de son histoire, le PKI tient à exprimer sa gratitude la plus profonde.

Une fois de plus, nous tenons à vous féliciter à l'occasion du Ve Congrès du Parti du Travail d'Albanie et à souhaiter à ce Congrès les succès les plus larges.

Vive le Parti du Travail d'Albanie, Avant-Garde de la lutte révolutionnaire du Peuple Albanais et ferme défenseur de la bannière du marxisme-léninisme!

Vive la solidarité militante entre le Parti du Travail d'Albanie et le Parti Communiste d'Indonésie!

Vive l'unité des authentiques marxistes-léninistes du monde!

Vive le Camarade Enver Hoxha!

 

Tirana, 4 novembre 1966

 

in French language

1954 - 1966

Textes du

Parti communiste d'Indonésie

 

* * *

 

in German language

Military "Aid" of the Soviet Revisionists for Indonesia

"Roter Morgen" 1967 (November edition)

written by comrade Ernst Aust

 

 

in German language

Okt./Nov. - Ausgabe

"Social"fascism - and those who benefit of it

Indonesien

 

written by comrade Ernst Aust

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

     

    Long live the communist

    Indonesia in a communist

    world !

     

     

     

    Indonesia

    is ripe for a

    Socialist revolution !

     

Create a strong Section

of the Communist International

(Stalinist-Hoxhaists)

in Indonesia !

Long live the Stalinist-Hoxhaist World Movement !

 

 

 

 

 

Long live the 5 Classics of Marxism-Leninism !

 

 

 

 

The Comintern (SH) expresses her internationalist solidarity with the Indonesian communists - victims of fascist terror.

The counter-revolutionary violence must be answered by revolutionary violence - in Indonesia and all over the world !

 

 

Massacre of Indonesia in 1965

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * *

 

 

 

 

 

 

 

 

The butcher Sukarno and his fascist bloody troops

 

 

 

 

Anti-communist propaganda in Indonesia

 

 

 

CIA Support of

Indonesian Death Squads

 

Indonesia: Watch List Indonesia, 1963-65. U.S. trained unionist spies laid groundwork for post 1965 coup gestapu massacre of leftists by gathering intelligence on leftist unionists. Counterspy, Winter 1979, p. 27 Indonesia, 1965-66. "U.S. officials' lists aided Indonesian blood bath in '60s." U.S. officials supplied the names of thousands of members of Indonesian Communist Party (PKI) to the army that was hunting them down and killing them in a crackdown branded as one of the century's worst massacres, former U.S. Diplomats and CIA officials say. Robert J. Martens, Former member of embassy's political section said, "it really was a big help to the army.... They probably killed a lot of people..." Martens said. He headed an embassy group of state Department and CIA officials that spent two years compiling the lists. He said he delivered them to an army intermediary. The lists were a detailed who's who of the leadership of the PKI that included names of provincial, city and other local PKI members and leaders of mass organizations. Ambassador Marshall Green, his deputy Jack Lydman, and political section chief Edward Masters admitted approving the release of the names. Army intermediary was an aide to Adam Malik. The aide, Tirta Kentjana Adhyatman, confirmed that he had met with Martens and received lists of thousands of names...given to Sukarno's HQs. Information on who captured and killed came to Americans from Suharto's HQs, according to former CIA deputy chief of station Joseph Lazarsky. Lazarsky said "we were getting a good account in Jakarta of who was being picked up,"..."the army had a 'shooting list' of about 4,000 to 5,000 people." Lazarsky said the check-off work was also carried out at CIA's intelligence directorate in D.C. By end of January 1966, "the checked off names were so numerous the CIA analysts in Washington concluded the PKI leadership had been destroyed." Washington Post, 5/21/1990, A5 Indonesia, 1965-66. In response to Kathy Kadane's May 21 article in Washington Post, Robert J. Martens responds "it is true I passed names of PKI leaders and senior cadre system to non-communist forces during the six months of chaos between the so-called coup and the ultimate downfall of Sukarno. The names I gave were based entirely on Indonesian communist press and were available to everyone. This was senior cadre system of the PKI few thousand at most out of the 3.5 millions claimed party members. I categorically deny that I headed an embassy group that spent two years compiling the lists." Washington Post, 6/2/1990, A18
Indonesia, 1985. Indonesia: years of living dangerously. CIA's role in bloody coup in Indonesia in 1965. Utne Reader. 2/1991, p. 38, two pages
Indonesia: Death Squads Indonesia, 1965-66 Indonesian generals approached U.S. for equipment "to arm Moslem and nationalist youths for use in central Java against the PKI." Washington responded by supplying covert aid, dispatched as "medicines." Washington Post, 6/13/1990, A 22 Indonesia, 1965-66. Kathy Kadane's story for States News Service disclosed part played by CIA and State Department officials in 1965-66 blood bath in Indonesia. Kadane reported that U.S. officials in Jakarta furnished names of about 5,000 communist activists to the Indonesian army and then checked off the names as the army reported the individuals had been killed or captured. The Nation, 7/9/1990, p. 43 Indonesia, 1965. CIA and State Department officials provided name lists to Indonesian army that killed 250,000. The Progressive, 7/10/1990, p. 9
Indonesia, 1965. Ex-agents say CIA compiled death lists for Indonesians. San Francisco Examiner, 5/20/1990
Indonesia, 1965-66. Article by Michael Vatikiotis and Mike Fonte; Rustle of Ghosts. (1965 Indonesian coup). Far Eastern Economic Review, 8/2/1990, 2 pages

Indonesia, 1965-85. Death squads roam at will, killing subversives, suspected criminals by thousands. Blum, W. (1986). The CIA A Forgotten History, p. 221